oleh

Kami Meminta Masyarakat Untuk Memberikan Dukungan Kepada Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19

Jakarta, gercinews.com

Sebagai wujud kepedulian dan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam penanganan Virus Corona COVID-19, HYU meminta kepada  seluruh warga masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke dan juga kepada para Gubernur dan Bupati  di seluruh Indonesia untuk bisa bersama – sama  dalam mendukung kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini kepala  Gugus Tugas Penanganan COVID -19 Letjen TNI Doni  Munardo yang juga adalah  kepala Badan Penangulangan Bencana Nasional (BNPB)

Karena Gugus Tugas Penanganan COVID –  19 di bentuk oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020. Gugus tugas itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan sebagai penggeraknya  antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Adapun, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri.

HYU mengatakan, “Berdasarkan Pasal 4 Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Gugus tugas ini juga bertujuan mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian, gugus tugas tersebut bertujuan meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 dan meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. Gugus tugas tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19,’’ kata Hendrik Yance Udam

Hendrik Yance Udam yang  lebih familiar di sapa dengan Bung HYU Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN GERCIN ) kepada media ini selasa 7/4/2020  melalui via telepon  selulernya ketika ditanya  media ini tentang masih bandelnya kepala daerah yang masih belum mendengar arahan dari pemerintah pusat tentang penanganan bahaya penyebaran COVID – 19 yang  begitu mengerikan yang terjadi di Indonesia.

Saat di hubungi gercinews.com HYU menjelaskan, “Bahwa tugas pokok dari Kepala  Gugus Tugas Penanganan COVID -19 Letjen TNI Doni Munardo ini sangatlah penting dan sangat strategis bagi penangulangan penyebaran COVID – 19  oleh sebab semua steak holder yang ada baik pemerintah  elit- elit  politik yang ada sudah sewajibnya memberikan dukungan moril kepada Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID 19  dan perangkatnya yang ada untuk menjalankan tugas – tugas pokoknya yang sudah di atur oleh keputusan Presiden,” jelasnya

HYU juga meminta kepada pemerintah pusat Untuk menindak tegas kepala daerah yang tidak mengikuti arahan, “Pemerintah pusat untuk menindak tegas kepala daerah dalam penanganan COVID – 19, sebab kalau pemerintah pusat tidak  tegas  dalam memberikan sangsi administrasi dan pidana sesuai dengan undang – undang yang ada, kepada daerah – daerah  tersebut, maka pemerintah pusat  di mata masyarkat  akan kehilangan wibawa atau kehilangan otoritas dalam pengelolahan pemeritahan  antara daerah dan pusat,” Pinta HYU

Sementara itu seperti di kutip dari kumparan.com mengatakan bahwa,” Menkes Terawan Agus Putranto telah menekan Permenkes Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai acuan kepala daerah melakukan kebijakan tersebut. Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta kepala daerah agar tidak menggunakan status PSBB untuk menutup jalan di daerahnya.

Hal ini penting dilakukan agar tidak mengganggu perekonomian masyarakat setempat.
“Kita tidak ingin ada pejabat yang mentang-mentang kemudian statusnya darurat bencana, sudah dikeluarkan PSBB, menutup jalan, mengganggu kegiatan perekonomian, tentu tidak kita harapkan,” kata Doni dalan rapat virtual bersama Komisi VIII DPR, Senin (6/8).

Menurut Doni, kebijakan PSBB merupakan pilihan terbaik untuk menekan ketegangan di tengah masyarakat. Dia menyebut apabila lockdown diterapkan Presiden Jokowi, pemerintah justru akan direpotkan dengan distribusi dana.

Masih di tempat yang sama Doni menambahkan, “Bayangkan kalau Bapak Presiden mengambil keputusan lockdown, karantina wilayah, mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana, dana dibagikan kepada sekian ratus juta penduduk Indonesia. Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” tambah Doni.

Editor.              : Rd Asep Karyana
Team Liputan : Hilman Hakim / Sukartono Triyoga

Komentar

BERITA TERBARU