oleh

Hendrik Yance Udam Ketum DPN GERCIN: Majelis Rakyat Papua Masih Sebatas Simbolis

-Utama-20 views

Sinar5news,Jakarta – Hendrik Yance Udam Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN GERCIN) menilai gejolak yang terjadi di tanah Papua, disebakan otonomi khusus belum berjalan maksimal. Sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada pemerintah pusat.

Hendrik Yance Adum Ketua Umum DPN GERCIN didampingi Prof. Dr. dr. James Tangkudung Sportmed. M.Pd., Ketua Dewan Pakar DPN GERCIN dan Sandra Charlotha Leluly Wakil Sekjen GERCIN saat menggelar konferensi pers terkait gejolak di tanah Papua, di Pondok Indah Mall 2 lantai LG, Jakarta Selatan, Selasa (28/09/2019). Foto: Syafrudin Budiman.

“Menyikapi persoalan Papua sangatlah komplek dan tidak bisa sepotong-sepotong (red-parsial), akan harus dilihat secara komprehensif dari kacamata nasional dan internasional. Saat ini penerapan otonomi khusus di Papua belum berjalan maksimal dan sempurna,” ujar Hendrik Yance sapaan Ketua Umum DPN GERCIN ini saat menggelar konferensi pers di Pondok Indah Mall 2 lantai LG, Jakarta Selatan, Selasa (28/09/2019).

Menurutnya saat ini, persoalan Papua masih berjalan ditempat, dimana otonomi khusus yang menjadi keputusan pemerintah, baru dijalankan satu poin saja. Dimana yang berjalan hanyalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Selain itu katanya, MRP adalah sebuah lembaga di provinsi Papua, Indonesia yang beranggotakan penduduk asli Papua yang berada setara dengan DPRD. Dalam materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Bab V, Bentuk dan Susunan Pemerintahan, secara eksplisit disebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari tiga komponen.

“Tiga komponen itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP/DPRD), Pemerintah Daerah (gubernur beserta perangkatnya), dan MRP. Pelaksanaan otonomi khusus inilah yang tidak bisa berjalan makasimal, seharusnya bisa berjalan sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” terang Hendrik Yance.

Komentar

BERITA TERBARU